Media Sosial Ikut Sodorkan Calon Menteri

Panggung politik di Indonesia, terutama sejak pemilihan umum presiden (pilpres) awal Juli lalu, sangatlah menarik. Penuh intrik, fitnah dan tontonan penonjolan kepentingan yang transparan. Dibanding kekuatan parpol dari tiap pihak, 62 persen di pihak Prabowo-Hatta dan 38 persen sisanya di pihak Jokowi-JK, di atas kertas Prabowo terjamin jadi presiden ketujuh Indonesia. Tetapi kekuatan media sosial ditambah sikap mudah kasihan pada yang teraniaya – Jokowi yang diserang fitnah dari segala penjuru – membuat hitungan kertas tidak berlaku. Media sosial yang mencerminkan hati nurani masyarakat dari sekadar dukungan partai menjadikan hasil berbeda.

Baca juga : Net89

Pilpres lalu membuktikan kekuatan media sosial yang tidak bisa dianggap enteng, melebihi kekuatan SMS ketika kekuatan rakyat, people power, mengangkat ibu rumah tangga yang lugu, Corazon Aquino ke kursi Presiden Filipina beberapa dekade lalu. Dalam kasus pilpres di mana pun – kecuali di negara yang tidak demokratis seperti Korea Utara – dukungan partai tidak bisa jadi jaminan, sebab orang lalu cenderung memilih fgur, menyempal dari arahan partai. Tahapan yang berlanjut masih diwarnai oleh ketidakpuasan pihak yang kalah.

Koalisi permanen partai-partai pendukung dideklarasikan, namun diramalkan banyak orang akan sangat rapuh. Politik itu tidak pernah setia kecuali kepada kepentingannya sendiri. Politikus selalu mencium arah angin, arah mana yang paling menguntungkan. Kita saksikan, koalisi permanen mulai menunjukkan tanda-tanda retak. Satu-dua pendukung mulai mencoba pindah perahu, karena koalisi tidak mampu menjamin apa pun kecuali seremoni ala militer kolosal, selain menjadi oposan dengan target menjegal pemerintahan Jokowi-JK.

Apa pun kebijakan pemerintah akan ditentang, yang dalam bahasa kampungnya Jokowi, “waton suloyo”, asal berbeda. Contohnya Amerika Serikat, banyak kebijakan Obama (konon tampangnya mirip Jokowi) yang pro rakyat ditentang habis parlemen yang dikuasai Partai Republik dan baru melunak setelah berbenturan dengan masyarakat. Tetapi itu sangat melelahkan pemerintah Demokrat yang habis tenaga dan waktunya untuk melobi. Kenikmatan dunia Partai memang dibentuk untuk bertarung menjadi penguasa.

Tetapi ada bedanya, di Amerika orang masuk partai untuk meniti karier menjadi penguasa, di Indonesia orang membangun partai jika ingin berkuasa. Partai Demokrat dibangun SBY dan membawanya jadi penguasa. Di luar banyaknya koruptor di partai ini, ketidakmungkinan SBY meneruskan kekuasaannya karena dibatasi hanya dua kali sementara partai keburu dicap bahwa Demokrat adalah SBY, partai meredup begitu SBY akan menjadi orang biasa. SBY tidak berhasil menjadikan partainya terbuka karena gagal menciptakan regenerasi, membuat Demokrat menjadi tidak berharga tanpa SBY yang akan memasuki masa renta.

Apa yang dialami Demokrat akan terjadi pada Partai Gerindra, yang bahkan lebih parah karena “sangat” Prabowo. Semua kegiatan Gerindra dibiayai keluarga Prabowo, para pengurusnya sekadar pelengkap penderita. Ahok mengaku menjadi salah satu Ketua DPP, juga Harris yang punya nomor anggota 001, tetapi tidak pernah diundang rapat untuk menentukan kebijakan partai. Untuk berjumpa Prabowo, siapa pun harus membuat perjanjian jauh hari sebelumnya. Partai-partai yang dibentuk sekadar menjadi kendaraan politik ke kursi presiden kelak bisa saja jadi partai gurem. Kecuali jika mereka mampu meniru Golkar, melepaskan diri dari bayangbayang pendirinya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *